Gelar Aksi Damai di Depan Kantor DPRD Kalteng, Aliansi Cipayung Plus Sampaikan Tuntutan

Palangka Raya, pilarnusantaranews.id – Aliansi Gerakan September bersama Aliansi Cipayung Plus serta sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, Senin (01/09/25).Kehadiran berbagai kelompok ini menunjukkan bahwa isu yang disuarakan bukan hanya berasal dari satu pihak, melainkan mewakili keresahan yang lebih luas.

“Kami datang dengan tujuan yang sama: menuntut hadirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menolak praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan fungsi legislatif dan eksekutif dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan publik,” ujar Ade Anwar R, Jenderal Lapangan Gerakan September.

Dalam pernyataannya, massa mendesak DPRD Kalteng untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan. Beberapa poin tuntutan yang disampaikan antara lain:

1. Mendesak DPR-RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP.

2. Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.

3. Mendorong evaluasi ketat serta akuntabilitas pemerintah daerah.Aksi ini juga diwarnai simbolisasi sebagai bentuk kritik terhadap kinerja dewan yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik.

Ade Anwar menilai jalannya aksi tetap kondusif meski sempat ada upaya provokasi. “Kawan-kawan sudah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Aksi ini membuktikan bahwa perjuangan rakyat bisa disuarakan dengan cara damai dan bermartabat,” ucapnya.

Massa aksi memberikan apresiasi kepada DPRD Kalteng yang bersedia menemui peserta unjuk rasa dan membuka ruang diskusi. Mereka menilai langkah tersebut sebagai awal komunikasi politik yang lebih terbuka.

“Kami berharap ini tidak berhenti pada pertemuan simbolis. Harus ada tindak lanjut nyata melalui kebijakan dan sikap politik yang berpihak pada masyarakat,” pungkas Ade.(Es)